Pengangguran

Menciptakan lapangan kerja saja tidak cukup, karena tallent alias SDM di kita nggak semuanya mumpuni atau pintar. Enaknya buat lapangan kerja disesuaikan dengan SDM yang ada. Mengingat masih banyak juga perusahaan yang menghendaki standarisasi SDMnya lebih dari bagus.

Tiga faktor yang melatarbelakangi tingkat pengangguran di Indonesia, yakni ketidaksesuaian antara pendidikan dengan lapangan kerja, ketidakseimbangan permintaan dan penawaran, rendahnya serta kualitas SDM.

Pemerintah bisa menjadi pihak yang memberikan peluang besar dalam bentuk bantuan tunai (modal usaha) untuk membuka lapangan kerja, bagi yang tidak mendapat kerja atau di-PHK. Ini bisa mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, pemerintah dapat membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, agar SDM yang menganggur dapat memiliki lapangan pekerjaan yang jelas sesuai keahlian yang dimiliki.

Kebijakan Ekonomi dan Pengangguran

Berita buruk di bidang ekonomi dua bulan terakhir, susul-menyusul antara kasus korupsi yang melibatkan pejabat (birokrat) dan mantan pejabat tinggi negara, ketidakjelasan cash flow pemerintah, inflasi tinggi, kenaikan suku bunga, anjloknya nilai tukar rupiah, pengangguran terbuka, dan resesi ekonomi dunia.

Biasanya, berita soal peningkatan angka pengangguran di Indonesia sering kali kalah bersaing dibandingkan dengan berita mengenai melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika (US$) atau peningkatan beban anggaran. Kegoncangan di lantai bursa pasar uang dan pasar saham, seolah lebih utama daripada angka pengangguran dan data kemiskinan yang langsung berkaitan dengan masyarakat. Reaksi pemerintah pun relatif biasa. Sejatinya, belum pernah ada rapat khusus kabinet bidang ekonomi, keuangan dan industri (ekuin) yang membahas isu pengangguran. Angka pengangguran hanya menarik sebagai isu politik, yang dikemas dalam jargon dan janji (kampanye) politik untuk meraih simpati masyarakat publik. Isu pengangguran tidak pernah menjadi acuan dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan pembangunan secara mendasar dan terstruktur.

Biro Pusat Statistik (BPS) melansir angka pengangguran terus meningkat pada 2005 lalu. Antara Agustus 2004 hingga Februari 2005, jumlah pengangguran terbuka meningkat sekitar 600 ribu orang (0,4%) dari angkatan kerja. Memang, angka pengangguran pada 2008 berkurang dibandingkan dengan tahun lalu. Jika pada 2007 angka pengangguran sekitar 9,7%, maka tahun 2009 ini diperkirakan mencapai sekitar 6-8%.

Sebagaimana disampaikan Menko Kesra Aburizal Bakrie saat menyampaikan penjelasan tentang kemajuan penanggulangan kemiskinan beberapa waktu lalu. Itu artinya angka pengangguran pada 2008 akan lebih kecil. “Kita akan jaga kemiskinan dan pengangguran” kata Menko Kesra.

Aburizal juga memaparkan, trend angka kemiskinan dari tahun ke tahun terus menurun. Buktinya, kata dia, pada 2004 jumlah pengangguran sekitar 10,25 juta jiwa (10,14%); pada 2005 sekitar 10,85 juta jiwa (10,30%); pada 2006 sekitar 11,10 juta jiwa (10,40%); dan pada 2007 sekitar 10,55 juta jiwa (9,75%).

Terlepas dari perubahan metodologi dan berbagai kritik terhadap sistem penghitungan data Produk Domestik Bruto (PDB) oleh BPS, adalah ironi bahwa peningkatan angka pengangguran terjadi ketika ekonomi nasional tumbuh hampir setara dengan target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Jika mengacu pada trend sebelum krisis, yang setiap satu persen pertumbuhan ekonomi dapat menyerap 400 ribu tenaga kerja; maka pertumbuhan ekonomi enam bulan terakhir seharusnya mampu menyerap seluruh tambahan angkatan kerja baru. Bahkan, seharusnya terjadi penciptaan lapangan kerja baru bagi sekitar 120 ribu orang per tahun.

Pertumbuhan tinggi sekitar 6,8% selama dua kuartal terakhir ternyata tidak diikuti dengan pengurangan angka pengangguran. Padahal, itu merupakan indikator ekonomi paling penting bagi sebuah bangsa yang jumlah penduduknya padat seperti halnya yang dialami Indonesia.

Target kuantitatif pertumbuhan ekonomi telah tercapai, tetapi belum ada tanda-tanda persoalan ekonomi rakyat yang paling utama seperti kemiskinan dan pengangguran bisa terselesaikan dan tertangani secara terpadu dan terstruktur. Alih-alih menyelesaikan persoalan ini, yang terjadi justru sebaliknya. Angka pengangguran semakin bertambah.

Tentu saja masalah kemiskinan dan pengangguran di Tanah Air ini merupakan fenomena laten yang telah berlangsung cukup lama semenjak pemerintahan Orde Lama hingga sekarang. Kenyataan ini menggambarkan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi nasional selama ini masih sangat rendah. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, misalnya, pada setiap satu persen angka pertumbuhan ekonomi, jumlah lapangan kerja yang tercipta hanya diperuntukkan bagi sekitar 250 ribu orang per tahun.

Di sisi lain, fenomena ekonomi ini juga memberi indikasi telah terjadi inequality dampak pertumbuhan terhadap kesejahteraan rakyat. Ekonomi nasional secara agregate tampak meningkat, namun peningkatan tersebut tidak dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi nasional tampaknya hanya dinikmati oleh segelintir kelompok masyarakat penggerak ekonomi, seperti para pengusaha seperti konglomerat.

Barangkali benar, bahwa angka pengangguran terus meningkat karena investasi yang ada belum menyentuh pada kegiatan ekonomi yang padat karya. Namun demikian, hal paling fundamental adalah arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang menganut kebijakan pemerintahan sebelumnya yang cenderung fokus pada upaya menstabilkan indikator makro ekonomi seperti inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga, dan pengurangan defisit anggaran. Terlepas dari fakta pemerintah gagal menstabilkan makroekonomi, arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional seperti itu menafikan persoalan utama yang dialami bangsa ini, yakni kemiskinan dan pengangguran.

Di mana pun negara di dunia ini, pada umumnya upaya mencapai stabilitas makro ekonomi hanya merupakan sasaran sementara, bukan menjadi target final suatu pemerintahan. Pemerintah yang tengah menjalankan arah kebijakan ekonominya boleh saja fokus pada upaya menstabilkan makro ekonomi, tetapi tidak kemudian mengesampingkan isu utama yang dialami rakyat, seperti kemiskinan dan pengangguran.

Sesungguhnya, kekeliruan arah kebijakan ekonomi telah dianut pemerintah semenjak era Presiden Megawati Soekarnoputri. Di masa Presiden Yudhoyono, ketimpangan itu sempat diluruskan dalam visi dan misi pembangunan nasional. Presiden Yudhoyono memberikan garis yang jelas pada upaya pemberdayaan ekonomi pedesaan, pertanian, dan UKM melalui kebijakan pro-poor , pro-jobs , dan pro-growth. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Yudhoyono sering kali menegaskan kembali arah kebijakan ini.

Sayangnya, visi dan misi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) ini tidak terimplementasikan dalam kebijakan dan tindakan tim ekonominya. Tim ekonomi KIB malah meneruskan kebijakan ekonomi pemerintahan sebelumnya yang fokus pada stabilitas makro ekonomi itu. Konsentrasi pengambil kebijakan ekonomi pun cenderung pada upaya pencitraan indikator makroekonomi dan proyek infrastruktur yang relatif lebih bernuansa publisitas (politik) kebijakan. Sebaliknya, keseriusan dalam membahas optimalisasi anggaran untuk menstimulus ekonomi dan lapangan kerja malah kedodoran .

Tentu saja belum terlambat kesempatan bagi pemerintah saat ini untuk melakukan koreksi dan atau perubahan arah strategi kebijakan ekonominya. Strategi kebijakan ekonomi harus mengarah kepada perbaikan kuantitas dan kualitas perekonomian nasional.

Jika tidak, bukan tidak mungkin perekonomian nasional 2009 hanya akan berprestasi pada tataran angka-angka, namun tidak menyentuh akar persoalan ekonomi nasional secara fundamental seperti kemiskinan dan pengangguran terbuka. Dua persoalan laten ekonomi rakyat ini tentu saja bisa memengaruhi peta politik menjelang Pemilu 2009.